Metroaktualnews.com//JAWA TIMUR _ Ketum PW Fast Respon Agus Plores Bersama Sekjen Dian Surahman Jiarah Ke Situs Situs Di Jawa Timur
Jawa Timur Ketum PW Fast Respon bersama Sekjen napak tilas ke wilayah jawa timur dalam rangka jiarah ke raja raja dan dalam rangka hut polri yang ke 77 th ketum bersama sekjen keliling di wilayah jatim.
Arti dari Pangkat polisi adalah tingkat kedudukan yang menunjukkan peran, fungsi, kemampuan, serta keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan. Pangkat polisi didapatkan dari masa abdi, prestasi maupun penilaian. Ada tiga pangkat polisi yakni Perwira, Bintara dan Tamtama.
Pangkat polisi Tamtama terbagi lagi menjadi tiga jenjang, yaitu Bhayangkara Kepala (Bharaka), Bhayangkara Satu (Bharatu) dan Bhayangkara Dua (Bharada). Sebutan Bhayangkara diambil dari nama pasukan Kerajaan Majapahit.
Masa Kerajaan Majapahit
Mengutip dari buku Gajah Mada: Pahlawan Pemersatu Bangsa karya Muhammad Yamin, ada dua golongan pasukan yang bertugas di pusat pemerintahan dan sekeliling Kerajaan Majapahit.
Pasukan pertama terdiri dari tujuh orang pemuda Darmaputera yang bertugas untuk menjaga pusat pemerintahan. Sementara pasukan kedua terdiri atas golongan pemuda Bhayangkara yang bertugas untuk melindungi raja dan kerajaan.
Masa Penjajahan Belanda
Melansir dari situs resmi Polri, pasukan keamanan mulai dibentuk pada masa penjajahan Belanda, dengan tugas menjaga aset dan kekayaan orang Eropa di Hindia Belanda. Sejumlah warga Eropa di Semarang mengutus 78 orang pribumi untuk menjadi petugas keamanan pada 1867
Ada beberapa bentuk kepolisian pada masa Hindia Belanda, yakni veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), dan bestuurs politie (polisi pamong praja). Operasional kepolisian berada di bawah kebijakan residen dan asisten residen.
Saat itu, jabatan kepolisian antara bangsa Belanda dan pribumi dibedakan. Pribumi hanya diperbolehkan untuk menjabat sebagai mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.
Selanjutnya pada 1897-1920, kepolisian modern Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai terbentuk.
Masa Penjajahan Jepang Pada masa penjajahan Jepang, wilayah kepolisian Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian. Kepolisian Jawa dan Madura berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera berpusat di Bukittinggi, Kepolisian Indonesia Timur berpusat di Makassar, serta Kepolisian Kalimantan berpusat di Banjarmasin.
Setiap kantor polisi di daerah dipimpin oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia dengan didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan,Pasca Kemerdekaan Indonesia,Usai Jepang menyerah kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun. Namun, polisi tetap bertugas sampai kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
Pada 21 Agustus 1945, Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia. Itu dilakukan untuk membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat yang sedang mengalami kekalahan perang.
Sebelumnya, Badan Kepolisian Negara (BKN) telah dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945. Pada 29 September 1945, Presiden Soekarno mengangkat R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN).
Pada awal pembentukan, kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara, yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi. Sementara masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
Berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No 11/S.D. tanggal 1 Juli 1946, Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Kini, tanggal 1 Juli tersebut diperingati sebagai Hari Bhayangkara.
RED//TIM PWFRN