Metroaktual news com
SUMEDANG, Teka-teki tentang tiga nama yang bakal diusulkan DPRD melalui Ketua DPRD Sumedang untuk menjadi penjabat (Pj) Bupati terjawab sudah. Sebagaimana termaktub dalam Permendagri Nomor 4 tahun 2023, lembaga parlemen Kota Tahu ini benar-benar mengusulkan calonnya dengan maksimal. Yakni, tiga nama.
Ketiga nama tersebut adalah Sekda Sumedang Herman Suryatman,(sekarang sekda Sumedang),mantan Kapolres Sumedang Eko Prasetyo R, dan Sanusi yang menjabat Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kemenpora. Usulan itu ditujukan kepada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan surat DPRD Sumedang nomor B/707/PR.01.03/VIII/2023 tertanggal 07 Agustus 2023.
Kecuali Herman, dua nama lain yang diusulkan tidak sedikit membuat kaget beberapa pihak. Pasalnya, baik Eko maupun Sanusi sebelumnya tidak pernah masuk dalam daptar usulan. Justru yang kerap muncul dan menjadi bahan perbincangan adalah para pejabat tinggi pratama atau setara eselon II yang ada di Lingkungan Pemkab. Sumedang. Mereka adalah, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Ir. Yosef Suhayat, Kepala Disparbudpora, Nandang Suherman, dan Kadishub Agus Muslim.
Entah karena tak memenuhi syarat atau ada kepentingan politik lain, nama-nama pejabat eselon II yang penulis sebutkan tadi nyatanya malah tenggelam, dan "di overlap" oleh Eko dan Sanusi
Jadi, penulis yakin benar bahwa semua itu telah dikalkulasi dengan sangat matang. Baik untuk kepentingan politik parlemen atau mungkin kepentingan lainnya. Hanya mereka dan Allah SWT yang tahu.
Kendati demikian masyarakat Sumedang harap paham, ketiga nama yang diusulkan Ketua DPRD Sumedang itu tidak otomatis salah satunya bakal menjadi Pj bupati. Mereka masih harus bersaing dengan calon-calon yang diusulkan Gubernur Jawa Barat dan Kemendagri. (Permendagri No. 4 Tahun 2023, Pasal 9 dan 10).
Dan, persaingan ini penulis rasa akan berjalan sangat alot, serta sarat dengan beragam kepentingan dari masing-masing pihak (DPRD Sumedang, Gubernur Jawa Barat, dan Kemendagri). Dan, bukan mustahil demi mencapai syahwatnya itu, kekuatan uang pun bakal menjadi salah satu faktor penentu "kemenangan" atau mendapat restu sang presiden. Wallahuallam Bishowab.
Seperti telah disinggung, hingga detik ini penulis belum mendapat informasi apapun terkait nama-nama yang bakal dicalonkan Gubernur Jawa Barat dan Kemendagri,
terkait hal ini, penulis jadi berpikir bahwa bukan tidak mungkin dari nama-nama yang nantinya diusulkan Gubernur Jawa Barat maupun Kemendagri muncul "kuda hitam", atau seseorang yang sama sekali tak disangka-sangka, seperti halnya terjadi pada usulan yang disampaikan DPRD Sumedang
Tujuannya tentu beragam. Mungkin untuk lebih memperbesar kesempatan bahwa Pj bupati itu dipegang oleh orang Sumedang yang notabene lebih hapal dan paham betul tentang situasi dan kondisi di Kabupaten Sumedang. Atau, boleh jadi terjadi supply and demand politik. Baik itu dari pihak Gubernur maupun pihak Kementrian Dalam Negeri,
supply and demand dalam dunia politik bukan barang baru. Praktik semacam ini kerap dilakukan demi terwujudnya win-win solution kepentingan politiknya,.
Lepas dari siapa nanti yang bakal mendapat kesempatan jadi Pj. Bupati Sumedang, tampaknya mungkin tidak akan menjadi persoalan besar bagi masyarakat. Asal, bisa menjaga amanah serta menjalankan tugas sesuai aturan Aparatur Sipil Negera termasuk tidak boleh ikut campur dalam urusan politik.
Apalagi jelang tahun politik, harapan penulis dan mungkin harapan kita semua, seorang Pj harus tetap menjaga harmonisasi antar daerah dan antar partai politik. Pemerintah tidak boleh berbeda pendapat, jauh atau tidaknya. Pj bupati justru harus saling berhubungan dengan daerah yang dipimpinnya demi tercipta birokrat yang kuat
dan, tentunya mampu menjadikan Sumedang lebih baik lagi kedepan.
( edy ms).