Diduga Proyek Jalan Ciparay- Cikumpay Dimenangkan Oleh PT. Dengan Histrori Buruk,

Agus Sulanto
0


Lebak _  Metroaktual.News.Com _Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) Rohmat Hidayat menyoroti serius pengadaan proyek pembangunan jalan yang dilakukan pihak Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten yaitu proyek pembangunan Jalan Ciparay - Cikumpay yang baru saja resmi dimulai. 

Menurut Ketua LPI Rohmat Hidayat Proyek Pembangunan Jalan dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 87.697.411.000.00 yang mana ground breaking yang dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Banten pada selasa 5 maret 2024 itu, diduga dikerjakan oleh Perushaan atau PT.  dengan Histori yang Buruk.

Kata Rohmat, Proyek yang akan segera dilaksanakan tersebut belum sampai dari segi kualitasnya, namun proses lelang yang menang harus menjadi pertanyaan besar karena diduga adanya main mata atau kongkalikong.

Lanjut dia, PT. Lambok Ulina adalah Perusahaan yang disebut sebut menjadi pemenang tender pada pengadaan proyek tersebut, yang mana setelah kita telusuri perjalanan PT. tersebut diduga kuat  memiliki jejak histori buruk.

Seperti mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2022, yang mana dari PT. tersebut sampai sempat ada yang ditetapkan sebagai tersangka pada sebuah pengadaan di wilayah Jambi.

Dimana, lanjut Rohmat, Direktur berinisial JS  tersebut dinvonis 7 tahun penjara dengan denda 400juta serta uang pengganti 1 miliyar lebih di Pengadilan Tipikor jambi atas keterlibatan korupsi pada pembangunan Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi pada tahun 2018 dan di tetapkan tersangka serta dilakukan penangkapan pada 2019 pada saat yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan proyek di Sudin SDA Jakarta Utara.

Maka dengan hal itu, LPI menilai ada sebuah kejanggalan pada proses lelang yang mana jelas perusahaan tersebut tidak sehat apalagi dengan histori seperti itu.

Seharusnya Pemprov Banten dalam melakukan proses lelang lebih berhati-hati dan melihat rekam jejaknya terlebih dahulu.

Apalagi, kata dia, PT tersebut PT. di luar Banten, apakah perusahaan- perusahaan di Banten ini sudah tidak ada yang layak atau tidak mampu melaksanakan, kenapa harus PT dari luar dengan segudang histori buruk.

Seharusnya PT yang pernah memiliki histori  buruk seperti itu wajib di balacklist dan didaftar hitamkan di Banten agar tidak ada lagi kejadian yang sama di kemudian hari. 

"Untuk itu, LPI meminta APH agar memeriksa dan mengaudit mengenai proses lelang yang dilakukan bahkan beberapa proyek milik PUPR Banten. Karena jelas dugaan dugaan permainan pada lelang bukan kali ini saja diduga keras terjadi pada pengadaan proyek revitalisasi situ Cipondoh pun pernah diduga terjadi adanya permainan pada proses lelang,"pungkasnya.
 
Sementara itu  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan ST.MT menjelaskan, terkait adanya tudingan bahwa pemenang tender proyek jalan Ciparai-Cikumpay senilai Rp 87.697.000.00 adalah perusahaan yang memiliki catatam hitam
 
Menurut Arlan, perusahaan pemenang tender yang akan mengerjakan pembangunan jalan Ciparai-Cikumpay diakui pernah bermasalah di Provinsi Jambi, saat menjadi pemenang tender pengerjaan auditorium UIN Jambi tahun 2021 saat direktur utamanya masih dijabat oleh Redo Setiawan,namun sekrang direkturnya sudah diganti.
 
“Tapi sekarang direkturnya sudaah diganti dan yang lama sudah meninggal dunia,” terang Arlan,Rabu (6/3/2024).
 
Apalagi kata Arlan, di tahun yang sama PT Lambok Ulina yang beralamat di jalan raya Panongan, Kabupaten Tangerang tersebut juga mendapatkan paket pekerjaan jalan Raya Kandang Roda - Pakansari, Kabupaten Bogor senilai Rp 96 miliar dari Dinas PUPR setempat.
 
”Tahun 2021 lalu perusahaan itu juga mendapatkan paket pekerjaan di Kabupaten Bogor senilai Rp 96 miliar dan pekerjaanya selesai, sehingga kami menganggap perusahaan itu tidak ada masalah,” cetus Arlan.
 
Kendati demikian,pihaknya akan mengundang pihak perusahaan ke kantor Dinas PUPR Banten untuk memberikan klarifikasi terkait berbagai tudingan yang saat ni marak di media massa dan media sosial tersebut.
 
 “ Kami akan mengundang pihak iperusahaan ke Dinas PUPR Banten untuk memberikan klarifikasi, terkait berbagai tudingan atas catatan catatan hitam,'katanya (Gun)
Tags

Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)