Metroaktual News com
BANDUNG - Dalam upaya meningkatkan mutu pengajaran dan pendidikan di Jawa Barat, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat meminta masukan Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), Rabu (8/01/25). Kok
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Yomanius Untung, S.Pd., berencana untuk mengaktifasi kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Pasalnya, anggaran biaya yang dipasok pemerintah dinilai tidak cukup.
Selain itu, Yomanius juga ingin mendorong perlindungan terhadap para kepala sekolah. Utamanya, tekanan atau rongrongan dari kelompok tertentu, oknum APH, LSM dan wartawan.
Semua itu dipaparkan Yomanius, mengingat mutu pendidikan sedang tidak baik akibat lemahnya anggaran. Dampaknya, mutu pembelajaran, mutu GTK, serta mutu siswa dan lulusannya mengalami degradasi.
Karena itu, Yomanius mengajak semua pihak mulai berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan guna menyongsong bonus demografi 2045. Utamanya, ia meminta pengurus AKSI membuat tim kecil dalam memutuskan argumentasi yang proporsional terkait aktivasi SPP dan perlindungan Kepala Sekolah.
"Wacana aktivasi SPP tentunya melawan opini politis. Tapi, saya harus membuka mata hati para politisi jika dampak kampanye sekolah gratis hanya mengorbankan masa depan anak-anak kita. Maka, wacana dan keinginan ini harus diputuskan bersama dengan membuat klasifikasi pembiayaan yang tidak memberatkan,” papar Yomanius.
Hampir senada, Ketua AKSI Jabar, Dra. Eha Julaeha, M.Pd., juga memaparkan poin penting tentang perlunya pendanaan pendidikan, perlunya perubahan PPDB yang mampu meningkatkan daya saing positif, serta rekrutmen GTK yang kurang tepat
Gayung bersambut, Sekjen DPP AKSI, Dr. Toto Suharya, S.Pd., M.Pd, menyambut baik dorongan pengaktifan SPP dan perlindungan kepala sekolah. Lantaran, dengan anggaran terbatas kerap kali kepala sekolah mendapat tekanan serta tuduhan miring dugaan penyelewengan dana BOS dan lainnya.
Menurut Toto, selama ini para kepala sekolah terancam mudah sekali jadi pesakitan akibat banyaknya laporan masyarakat yang kadang belum tentu benar. Karena itu, ia meminta Komisi V DPRD Jabar segera menyikapi dan menerbitkan regulasinya.
“Kesejahteraan tidak hanya diukur dalam bentuk uang, tetapi kenyamanan juga sangat penting. Di kondisi sekarang, ancaman dan rasa takut telah menjadi hal yang biasa. Karena itu, kami mendukung perlindungan terhadap kepala sekolah,” tandasnya.
Bicara soal aktifasi SPP, Toto menganggap hal itu sebagai ide yang diyakini dapat meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi, selama ini pihaknya kerap mendapat masukan dari Kepala Sekolah SMP, SMK, SLB, dan SMK Peternakan yang memiliki murid sedikit, tapi biaya operasional yang dibutuhkan besar. Di lain pihak, dana BOS dan BOPD tidak mampu mengcover semua kebutuhan.
"Karena itu, saya kira pengaktifan SPP bisa menjadi cara untuk membantu pembiayaan sekolah,” pungkasnya.
Untuk diketahui, giat audensi tersebut dihadiri Ketua Umum DPP AKSI, Ketua AKSI Jabar, MKKS SMA Kabupaten Bandung Barat, MKKS SMA Kota Bandung, MKKS SMA Kabupaten Sumedang, MKKS SLB Kabupaten Bandung, MKKS SMK Jabar, MKKS SMA Kabupaten Sukabumi, MKKS Kabupaten Purwakarta, MKKS Kabupaten Indramayu, MKKS SMA Kota Bogor, MKKS Kabupaten Bogor, FKSS Kabupaten Bogor, dan lainnya.
(Edy ms).